Pemerintah Desa Masaloka Barat Perbaikan Data KPM Bermasalah untuk Optimalisasi Bantuan Sosial
Masaloka Barat - Pemerintah Desa Masaloka Barat, Kecamatan Kepulauan Masaloka, Kabupaten Bombana, melakukan pertemuan perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di hadiri Kepala Desa, Koordinator PKH, Pendamping Sosial dan warga KPM, pada sabtu (27/1/2024). Hal ini dilakukan karena sejauh ini para penerima PKH di desa tersebut mengalami masalah dalam DTKS sehingga beberapa program bantuan sosial lainnya yang seharusnya diterima warga tidak terkafer.
Kepala Desa Masaloka Barat, Yusmin, mengatakan bahwa beberapa warganya, termasuk dirinya sendiri, mengalami masalah data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Hal ini berdampak pada bansos yang diterima warganya. olehnya itu Yusmin menyarankan agar melakukan perbaikan data keluarga KPM untuk mengatasi masalah-masalah tersebut
Sementara itu, Pendamping Sosial Kecamatan Kepulauan Masaloka, Hartuti, mengatakan bahwa selama 4 tahap Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Masaloka Barat tidak cair. Hal ini disebabkan mengalami masalah data dalam DTKS karena alamat desa penerima tidak terbaca dalam aplikasi.
"Saat ini kami sedang melakukan perbaikan data DTKS di Desa Masaloka Barat. Kami berharap dalam waktu dekat masalah ini bisa teratasi sehingga bantuan sosial bisa tersalurkan kepada masyarakat," kata Hartutik.
Hal senada disampaikan oleh Koordinator PKH Laode Ahmad Bahrun, Ia membenarkan bahwa terdapat masalah data KPM penerima PKH dalam aplikasi, yang menyebabkan sejumlah kurang lebih 40 KK tidak menerima Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Ia pun memberikan solusi agar melakukan pemadanan data capilduk lewat aplikasi SIKS yang di miliki operator desa di bantu dengan user SIKS pendamping sosial
"Solusi yang kami bisa berikan saat ini adalah melakukan pemadanan data capil by aplikasi SIKS NG lewat user Operator SIKS desa dan dibantu dengan user SIKS pendamping sosial," kata Ahmad
Lanjut, Ahmad juga memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya pemerintah desa perlu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan data kependudukan warga yang terdaftar di DTKS sudah valid. dan juga ke Dinas Sosial untuk memastikan aplikasi DTKS sudah sesuai dengan data kependudukan yang ada.
Selain itu Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah desa juga perlu melakukan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya data kependudukan yang akurat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya data kependudukan yang akurat agar bantuan sosial bisa diterima secara tepat sasaran
Pemerintah Desa Masaloka Barat berharap agar perbaikan data DTKS ini bisa segera selesai sehingga bantuan sosial bisa diterima oleh masyarakat yang berhak. (Kml)